beritaviraldunia.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tercatat beberapa kali mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meminta masukan terkait kinerja pemerintah dan TNI.
Teranyar, pada 20 September 2022 lalu, Prabowo mengundang BPK ke kantor Kemenhan saat membuka Entry Meeting/Taklimat Awal Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) BPK RI di lingkungan Kementerian Pertahanan.
Dalam kesempatan tersebut Prabowo meminta agar BPK dapat memberikan masukan-masukan yang berharga bagi Kemhan dan TNI.
"Saya berharap Kemhan dan TNI akan mendapat masukan yang berharga dan solusi terkait peningkatan kinerja industri pertahanan, peningkatan dalam pemeliharaan dan perawatan pesawat terbang serta industri amunisi," kata Prabowo.
Prabowo juga mengundang BPK pada Juni 2022 di mana dirinya mengucapkan terima kasih atas bimbingan BPK kepada Kemhan dan TNI selama ini sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan, mereka kembali meraih Predikat Opini WTP untuk keempat kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2018.
"Saya berharap BPK RI dapat terus memberi arahan, asistensi, dan bimbingan kepada Kemhan dan TNI dalam hal pengelolaan serta penyajian laporan keuangan negara. Dengan demikian, maka dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berkualitas," ucap Prabowo.
Sebelumnya, pada awal tahun ini, Prabowo juga sempat mengundang BPK ke kantor Kemenhan di mana ia menekankan kepada satker kemnterian agar senantiasa berkoordinasi dan menyiapkan data dukung dan informasi yang diperlukan tim pemeriksa BPK guna mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang transparan serta akuntabel.
"Anggaran pertahanan termasuk tertinggi. Hal itu merupakan tanggung jawab yang harus dijaga," ujarnya.
Sebelumnya, BPK telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta.
Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menyebut dalam IHPS Semester I-2022, otoritas pemeriksa keuangan melaporkan sejumlah temuan pengelolaan dan penggunaan keuangan negara. Salah satunya adalah Kementerian Pertahanan.
"Ada beberapa rekomendasi juga bukan hanya Kemenhan saja, ada beberapa kementerian dan lembaga yang kami rekomendasikan," kata Nyoman di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (1/11/2022).
Salah satu temuan BPK di Kementerian Pertahanan adalah terkait dengan pelaksanaan komponen cadangan. Dalam IHPS Semester I-2022, Nyoman menyebut ada sejumlah koreksi terkait dengan pelaksanaan komponen cadangan.
"Tapi koreksi yang bersifat administratif. Dan ada koreksi lain yang sudah ditindaklanjuti," katanya.
